Tata Cara Pengambilan Barang Bukti di Kejaksaan

Tata Cara Pengambilan Barang Bukti di Kejaksaan
Pengembalian barang bukti pidana
Tata Cara Pengambilan Barang Bukti di Kejaksaan - Kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik yang sama-sama bertitik tolak dengan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP. Selama pemeriksaan perkara benda sitaan tersebut, perubahan status benda sitaan menurut wewenang penuntut umum, meliputi:

1. Menjual lelang benda sitaan
2. Mengamankan benda sitaan
3. Mengembalikan benda sitaan

Baca: Informasi Sidang tilang di Mojokerto

Untuk proses pengembalian barang bukti, pihak yang ingin melakukan pengembalian terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi yang telah disepakati dengan pihak rupbasan, syarat tersebut yaitu:

1. Adanya berita acara atau perintah pengembalian barang bukti dari pengadilan;
2. Adanya petikan putusan dari pengadilan;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
4. Fotocopy ada Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Kuasa (apabila pengambilan kendaraan bermotor melalui perantara orang lain).

Baca: Cara cek mahasiswa via Internet dengan mudah

Tata Cara Pengambilan Barang Bukti di Kejaksaan


Banyaknya barang bukti yang diputuskan oleh hakim jatuh kepada terdakwa menjadi kendala bagi pihak kejaksaan, karena terdakwa dalam hal ini tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut. Akibatnya, kendaraan bermotor di rupbasan menajdi banyak karena harus menunggu hingga terdakwa keluar dari masa tahanannya.

Sedangkan dalam proses pembuktian, barang bukti kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa 85% adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan terdakwa) yang dicuri atau dipinjam oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kejaksaan mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti kendaraan bermotor dari 85% tersebut masih dalam status kredit. Sehingga, pihak kejaksaaan mengalami kesulitan mengembalikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa fotocopy BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil kendaraan bermotor tersebut, terdakwa tidak ingin membuat surat kuasa.

Tidak hanya dalam proses peradilan dan pembuktian, dalam faktor penegak hukum yaitu kejaksaan dalam kenyataannya hanya memiliki 3 orang anggota dibagian barang bukti. Padahal, dalam setiap minggunya banyak kasus dari kepolisian beserta barang bukti yang harus dijumlahkan dan dikelola datanya.

Akibatnya, setiap tahunnya jumlah barang bukti yang masuk ke kejaksaan, keluar dari kejaksaan, pinjam pakai dari kejaksaan dan dirampas oleh negara serta dilelang oleh kejaksaan tidak pernah dihitung secara teratur setiap semesternya.

Sedangkan dari sarana dan fasilitas, kejaksaan khususnya bagian administrasi juga mengakui bahwa tidak adanya kendaraan berupa mobil pickup atau truk yang disediakan oleh instansi kejaksaan untuk mengangkat setiap barang bukti kendaraan bermotor ataupun benda-benda yang akan diletakan di rupbasan. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat pihak kejaksaan selaku penyita barang bukti kendaraan bermotor tidak berjalan dengan maksimal. Jadi, pihaknya selalu menyewa mobil pickup atau truk tersebut dan harus membayar Rp 200.000,- persetiap jalannya.

Dari faktor masyarakat sendiri, pihak kejaksaan mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang ingin mengambil kendaran bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh kejaksaan beserta rupbasan. Sebagian besar masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak membawa BPKB atas kendaraan bermotor, dan tidak membawa surat kuasa dari terdakwa atau pihak-pihak yang diputuskan oleh hakim untuk mengambil kendaraan bermotor.

Disamping faktor masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut, faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil kendaraan bermotor mereka di kejaksaan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut. Dan masyarakat pun membayarnya, padahal dalam Pasal 46 KUHAP dan Pasal 21 SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tidak terlampirkan bahwa dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat dikenakan biaya.

Berlangganan Artikel Terhangat Setiap Hari Via Email:

Belum ada Komentar untuk "Tata Cara Pengambilan Barang Bukti di Kejaksaan"

Posting Komentar

Strukturpola

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel